Pengertian Desentralisasi : Tujuan, Jenis dan Kelebihannya

Pengertian Desentralisasi – Sejak sejumlah dekade yang lalu sejumlah negara sudah dan sedang mengerjakan desentralisasi, motivasi gejala ini terutama diakibatkan oleh dalil politik.

Desentralisasi merupakan bagian yang teramat penting didalam proses demokratisasi penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintahan pusat atau terpusat yang ingin otokratis pulang menjadi pemerintahan lokal yang dipilih langsung oleh masyarakat.

Alasan lainnya atas maraknya proses desentralisasi ialah untuk membetulkan mutu pelayanan untuk masyarakat oleh pelaksana pemerintahan.

Didalam konteks ini titik berat desentralisasi ialah pelayanan bukan kekuasaan. Dengan kata lain desentralisasi yaitu suatu upaya mendekatkan pemerintahan untuk rakyatnya.

Pengertian Desentralisasi

Desentralisasi adalah satu istilah yang secara etimologi berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari kata de berarti lepas dan centrun berarti pusat, sampai-sampai desentralisasi dapat pula dinamakan dengan mencungkil diri dari pusat.

Namun, bukan berarti wilayah dapat berdiri sendiri dan mencungkil diri dari ikatan negara. Dari sudut pandang ketatanegaraan, desentralisasi berarti pelimpahan dominasi pemerintahan dari pemerintah pusat untuk daerah-daerah guna mengurusi lokasi tinggal tangganya sendiri.

Kebijakan desentralisasi tercatat merasakan sejarah panjang di Indonesia. Sejak 1903, Pemerintah Kolonial Belanda telah menerbitkan Desentralistie wet yang menjadi dasar hukum kesatu adanya kepandaian desentralisasi di Indonesia.

Penerapan kepandaian ini tak lain destinasi utamanya ialah untuk menambah kesejahteraan maupun pengentasan kemiskinan di daerah. Tak melulu itu, masih ada tidak sedikit tujuan yang hendak dijangkau dari penerapan sistem desentralisasi di Indonesia ini.

Pengertian Desentralisasi Menurut Para Ahli

Berikut merupakan definisi desentralisasi menurut beberapa para ahli.

1. Rondinelli (1983)

Arti desentralisasi menurut keterangan dari para berpengalaman yang kesatu datang dari Rondinelli (1983), baginya desentralisasi merupakan penyerahan perencanaan, penciptaan keputusan, ataupun kewenangan administratif dari pemerintah pusat untuk suatu organisasi wilayah, satuan administratif daerah, organisasi semi otonom, pemerintah daerah, ataupun organisasi nonpemerintah atau lembaga swadaya masyarakat.

2. PBB

Arti desentralisasi menurut keterangan dari para berpengalaman berikutnya dilontarkan oleh PBB. Di mana desentralisasi dalam definisi PBB adalahsuatu urusan yang merujuk untuk pemindahan dominasi dari pemerintah pusat baik tersebut melalui dekonsentrasi (delegasi) pada pejabat distrik ataupun melewati devolusi pada badan-badan sebuah otonom daerah.

3. Henry Maddick (1963)

Hendry Maddick (1963) pun mengungkapkan bahwa pandangannya mengenai makna desentralisasi yang adalahpenyerahan dominasi secara hukum guna dapat menangani bidang-bidang atau fungsi-fungsi tertentu kepada wilayah otonom.

4. Rondinelli, Nellis, dan Chema (1983)

Sedangkan menurut keterangan dari Roddinelli, Nelis, dan Chema desentralisasi yaitu penciptaan atau penguatan, baik itu dari sisi keuangan maupun hukum, untuk unit-unit pemerintahan sub nasional yang penyelenggaraannya secara mempunyai sifat substansial sedang di luar kontrol langsung dari pemerintah pusat.

Tujuan Desentralisasi

Sistem desentralisasi diterapkan bukan tanpa maksud, tetapi ada destinasi yang hendak dicapai, inilah sejumlah di antaranya:

1. Perbaikan Sosial Ekonomi di Daerah

Tujuan desentralisasi yang kesatu merupakan untuk membetulkan sosial ekonomi di wilayah melalui penerapan sekian banyak program pemerintah.

2. Mencegah Pemusatan Keuangan

Tujuan desentralisasi berikutnya yaitu dapat menangkal pemusatan keuangan. Seperti yang tidak sedikit orang ketahui dengan adanya sistem desentralisasi maka pemerintah pusat mencurahkan pengelolaan keuangan untuk pemerintah daerah.

Dengan demikian, maka penganggaran dan realisasi keuangan wilayah dapat terlaksana untuk penambahan kerja sama umum di wilayah tersebut.

3. Bentuk Demokrasi Pemerintah Daerah

Di samping itu, destinasi desentralisasi selanjutnya yakni untuk menyusun demokrasi pemerintah daerah. Melalui penerapan sistem desentralisasi pemerintah bercita-cita masyarakat pun turut serta dalam proses penyelenggaraan pemerintah.

Kelebihan dan Kekurangan Desentralisasi

Desentralisasi juga ada kelebihan dan kekurangannya, berikut penjelasannya.

1. Kelebihan Desentralisasi

Lebih Efektif

Kelebihan desentralisasi yang sangat utama ialah meningkatkan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan di seluruh daerah. Dengan desentralisasi, penyelenggaraan pemerintah jadi lebih efektif sebab tidak perlu menantikan arahan langsung dari pusat.

Pemerintah wilayah tentunya bukan lagi harus menantikan adanya intruksi dari pemerintah pusat untuk menanggulangi masalah tertentu.

Meringankan Kegiatan Pemerintah

Dengan tiap wilayah melaksanakan pekerjaan pemerintahannya sendiri, kegiatan pemerintah pusat jadi lebih ringan. Desentralisasi merupakan pilihan sebagai upaya meminimalisir penumpukan kegiatan yang dipunyai pemerintah pusat.

Birokrasi Tidak Terlampau Panjang

Dengan desentralisasi, proses birokrasi guna menjalankan pemerintahan wilayah tidak terlampau panjang. Memangkas tahapan-tahapan prosedural dalam birokrasi dapat menciptakan sistem pemerintahan lebih efisien. Birokrasi yang panjang dan berbelit biasanya menjadi lokasi terjadinya tindak pidana korupsi.

Lebih Tepat untuk Biaya

Salah satu keunggulan desentralisasi ialah lebih tepat guna dalam segi biaya. Tanpa adanya birokrasi yang panjang dan wewenang pasar dan keuangan turut dipegang oleh pemerintah daerah, pengeluaran wilayah jadi lebih terkontrol. Pelayanan masyarakat bakal menjadi lebih cepat dan efisien.

Kemajuan Wilayah Terukur

Dengan desentralisasi, daerah-daerah yang terbelakang akan lebih diacuhkan oleh pemerintah setempat.

Pemerintah wilayah jadi lebih konsentrasi membangun daerahnya. Pengembangan beserta perencanaan dari pelbagai lembaga pemerintahan bakal lebih terintegrasi.

Meningkatkan Hubungan Pusat dan Daerah

Meski desentralisasi memungkinkan wilayah mengatur pemerintahannya sendiri, pemerintah pusat tetap ikut andil dalam sekian banyak keputusan. Ini yang dapat membuat hubungan pusat dan wilayah akan tetap terjalin dengan baik.

2. Kekurangan Desentralisasi

Perbedaan Kepandaian Antar Daerah

Adanya desentralisasi di tiap pemerintahan daerah dapat menyebabkan perbedaan kepandaian antar daerah. Pemerintah wilayah yang dapat membuat kebijakannya sendiri dapat membuat tiap wilayah memiliki tidak sedikit perbedaan dalam sistem otonomi daerahnya.

Mendorong Munculnya Paham Kedaerahan

Desentralisasi pun memicu paham kedaerahan yang kuat. Jika berlebihan, sikap ini dapat merangsang perpecahan antar daerah. Paham kedaerahan bisa menjadi ancaman untuk keutuhan nasional.

Mengikis Peran Pemerintah Pusat

Berkurangnya peran pemerintah pusat dapat mengikis keterlibatan pusat dalam daearah. Sebagai pemegang arahan tertinggi, pemerintah pusat tetap mesti mempunyai peran utama dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Penyelenggaraan Lebih Kompleks

Dengan desentralisasi, struktur dari pemerintahan menjadi makin kompleks. Kebijakan pemerintah daerah dapat membutuhkan masa-masa yang lebih lama untuk menyimpulkan sesuatu perkara. Keseimbangan nasional dapat terganggu sebab beragamnya kepentingan pemerintah daerah.

Rawan Pemerasan Kekayaan Daerah

Desentralisasi juga dapat memicu pemerasan kekayaan daerah. Dengan desentralisasi, pemerintah daerah dapat bebas memakai kekayaan daerahnya. Jika pemerintahan tidak berlangsung dengan baik, ini dapat memicu pemerasan dan korupsi.

Tidak Efektif Jika Pemerintah Wilayah Tidak Kompeten

Desentralisasi mesti dilakukan oleh pemerintah wilayah yang benar-benar kompeten. Jika pemerintah tidak berlangsung dengan baik, desentralisasi dapat menambah beban inefektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Jenis-jenis Desentralisasi dalam Pemerintahan

Berikut jenis-jenisnya.

1. Desentralisasi Politik

Desentralisasi politik bertujuan guna memberi penduduk negara atau perwakilan terpilih mereka lebih tidak sedikit kekuasaan dalam pemungutan keputusan publik.

Tujuannya ialah untuk mengenalkan bentuk-bentuk pemerintahan yang lebih partisipatif dengan menyerahkan pengaruh yang lebih besar untuk warga negara, atau perwakilan mereka dalam perumusan dan pelaksanaan kepandaian dan rencana.

2. Desentralisasi Administrasi

Desentralisasi administratif melibatkan pendistribusian pulang wewenang, tanggung jawab, dan sumber daya finansial untuk meluangkan layanan publik dari pemerintah pusat ke unit lokal instansi pemerintah, pemerintah wilayah atau badan publik semi-otonom atau perusahaan.

3. Desentralisasi Fiskal

Tanggung jawab keuangan ialah komponen inti dari desentralisasi. Jika pemerintah wilayah dan organisasi swasta hendak menjalankan faedah desentralisasi secara efektif, mereka mesti mempunyai tingkat penghasilan yang mencukupi baik yang didapatkan secara lokal atau ditransfer dari pemerintah pusat– serta kewenangan untuk menciptakan keputusan mengenai pengeluaran.

4. Desentralisasi Pasar

Desentralisasi pasar melibatkan pengalihan tanggung jawab terhadap pasar dari publik ke sektor swasta tergolong bisnis dan organisasi non-pemerintah. Desentralisasi pasar barangkali melibatkan reformasi hukum konstitusional serta pengabsahan undang-undang baru.

5. Desentralisasi Lingkungan

Dengan desentralisasi, pemerintah dapat lebih mengontrol hutan, air, mineral, satwa binal dan sumber daya beda yang dimiliki.

Pelimpahan kendali untuk pemerintah wilayah atau lokal terbukti merupakan teknik yang efektif guna menangani masalah seperti pemakaian lahan ilegal, zonasi, kehancuran lingkungan, dan eksploitasi.

Demikianlah penjelasan tentang Desentralisasi dari RuangPengetahuan.Co.Id semoga bermanfaat dan menambah wawasan kalian, sampai jumpa.

Baca juga artikel lainnya :