Demokrasi Tergadaikan: Jerat Politik Transaksional
Politik transaksional adalah wajah gelap demokrasi ketika nilai-nilai luhur digantikan oleh logika pertukaran kepentingan jangka pendek. Bukan lagi tentang ideologi, visi, atau pelayanan publik, melainkan kalkulasi untung-rugi: siapa memberi apa, dan siapa mendapat apa.
Fenomena ini termanifestasi dalam berbagai bentuk: mulai dari jual beli suara saat pemilu, penunjukan jabatan berdasarkan kedekatan dan imbalan, hingga kebijakan publik yang diatur demi keuntungan kelompok atau individu tertentu, bukan untuk kesejahteraan umum. Esensinya adalah politik sebagai alat dagang, bukan wahana perjuangan gagasan atau pelayanan.
Dampak buruknya sangat mendalam. Pertama, ia mengikis kepercayaan publik terhadap institusi politik dan para pemimpin. Kedua, melahirkan pemimpin yang tidak kompeten dan hanya berorientasi pada pengembalian modal politik, bukan pada kinerja. Ketiga, menyuburkan korupsi dan nepotisme, menciptakan lingkaran setan kemiskinan dan ketidakadilan karena sumber daya negara hanya dinikmati segelintir elite. Terakhir, demokrasi kehilangan rohnya; ia hanya menjadi ritual prosedural tanpa substansi pelayanan rakyat.
Untuk keluar dari jerat ini, dibutuhkan lebih dari sekadar retorika. Diperlukan pendidikan politik yang masif bagi masyarakat agar cerdas memilih, penegakan hukum yang kuat dan tanpa pandang bulu, serta partisipasi aktif masyarakat sipil dalam mengawasi dan menuntut akuntabilitas. Hanya dengan begitu, demokrasi bisa kembali pada esensinya: dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, bukan dari transaksi, oleh transaksi, untuk keuntungan pribadi.
