Interpelasi: Mengawal Kebijakan, Menjaga Akuntabilitas
Dalam setiap sistem demokrasi yang sehat, mekanisme pengawasan terhadap pemerintah adalah sebuah keharusan. Salah satu instrumen penting yang dimiliki oleh lembaga legislatif (parlemen) untuk menjalankan fungsi tersebut adalah hak interpelasi.
Secara sederhana, interpelasi adalah hak parlemen untuk meminta keterangan atau penjelasan resmi dari pemerintah mengenai kebijakan-kebijakan penting dan strategis yang memiliki dampak luas bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini bukan sekadar pertanyaan biasa, melainkan sebuah tuntutan formal yang memerlukan jawaban dan pertanggungjawaban dari eksekutif.
Mengapa Interpelasi Penting?
- Alat Pengawasan: Interpelasi berfungsi sebagai "mata" dan "telinga" rakyat di parlemen untuk memastikan bahwa pemerintah menjalankan kebijakan sesuai dengan konstitusi, undang-undang, dan aspirasi publik.
- Mendorong Transparansi: Dengan adanya interpelasi, pemerintah didorong untuk lebih terbuka dan transparan dalam setiap keputusan yang diambil, terutama yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
- Akuntabilitas Pemerintah: Hak ini memaksa pemerintah untuk bertanggung jawab atas setiap kebijakan yang dikeluarkan. Jika ada kebijakan yang dianggap merugikan atau tidak tepat, parlemen dapat meminta penjelasan dan menuntut perbaikan.
- Debat Publik: Proses interpelasi seringkali memicu debat publik yang sehat, meningkatkan kesadaran masyarakat akan isu-isu penting, dan memungkinkan partisipasi tidak langsung dalam pengawasan kebijakan.
- Prinsip Check and Balances: Interpelasi adalah wujud nyata dari prinsip keseimbangan kekuasaan (check and balances) antara lembaga legislatif dan eksekutif, memastikan tidak ada kekuasaan yang absolut.
Singkatnya, hak interpelasi adalah fondasi penting dalam demokrasi. Ia memastikan bahwa pemerintah tidak berjalan sendiri, melainkan selalu berada dalam koridor pengawasan wakil rakyat, demi kepentingan dan kesejahteraan seluruh warga negara.
