Anarki: Orde yang Disalahpahami
Ketika mendengar kata "anarki", bayangan yang sering muncul adalah kekacauan, huru-hara, atau ketiadaan hukum. Namun, dalam konteks politik, anarki memiliki makna yang jauh lebih dalam dan seringkali disalahpahami. Anarki politik sebenarnya adalah filsafat yang menolak segala bentuk kekuasaan paksa atau hierarki yang tidak sah, terutama negara.
Intinya bukan pada ketiadaan tatanan, melainkan pada tatanan yang dibangun atas dasar kesukarelaan, kebebasan individu, dan kerja sama. Anarkis percaya bahwa manusia mampu mengelola urusan mereka sendiri tanpa perlu otoritas pusat yang memaksakan kehendak. Negara, dengan segala aparatusnya (militer, polisi, hukum paksa), dianggap sebagai sumber penindasan, konflik, dan ketidaksetaraan.
Dalam pandangan anarkis, masyarakat ideal adalah jaringan komunitas otonom yang saling berhubungan melalui perjanjian sukarela. Keputusan diambil secara kolektif melalui konsensus atau demokrasi langsung, bukan melalui perwakilan yang terpisah dari rakyat. Prinsip saling bantu (mutual aid) dan solidaritas menjadi pondasi utama, menggantikan kompetisi dan dominasi.
Jadi, anarki politik bukanlah seruan untuk kekacauan, melainkan visi untuk sebuah masyarakat yang diatur oleh kebebasan, kesetaraan, dan kerja sama sukarela tanpa adanya paksaan dari otoritas yang lebih tinggi. Ini adalah tantangan terhadap asumsi bahwa kita memerlukan penguasa untuk hidup dalam harmoni.
