Tahta Keluarga: Ancaman Senyap Demokrasi
Politik dinasti adalah fenomena di mana kekuasaan politik, baik di eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, cenderung diwariskan atau terkonsentrasi pada anggota satu keluarga atau kerabat dekat. Ini bukan sekadar kebetulan, melainkan pola yang disengaja untuk mempertahankan pengaruh dan kendali dalam jangka panjang.
Bahaya utamanya terletak pada pengabaian meritokrasi. Jabatan publik yang seharusnya diisi berdasarkan kompetensi dan rekam jejak, seringkali jatuh ke tangan individu hanya karena ikatan darah. Hal ini membuka pintu lebar bagi praktik nepotisme, korupsi, dan kolusi, karena loyalitas keluarga seringkali ditempatkan di atas kepentingan publik. Akibatnya, tata kelola pemerintahan menjadi tidak efisien dan rentan terhadap penyalahgunaan wewenang.
Dalam konteks demokrasi, politik dinasti mengikis prinsip kesetaraan dan keadilan. Ruang partisipasi publik menyempit, karena pilihan rakyat dibatasi oleh lingkaran elit yang itu-itu saja. Lembaga-lembaga demokrasi, seperti partai politik dan parlemen, bisa kehilangan fungsi pengawasan dan kontrolnya karena terkooptasi oleh kepentingan dinasti. Ini menciptakan oligarki terselubung yang mereduksi esensi "dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat."
Politik dinasti adalah ancaman senyap yang perlahan menggerogoti pilar-pilar demokrasi. Untuk membangun pemerintahan yang bersih dan berkeadilan, penting bagi masyarakat untuk kritis, partai politik untuk transparan, dan sistem hukum untuk independen. Hanya dengan demikian, meritokrasi dapat ditegakkan dan kekuasaan benar-benar menjadi amanah, bukan warisan.
