Politik Agraria: Labirin Kekuasaan, Tanah, dan Nasib Bangsa
Politik agraria adalah jantung dari distribusi dan pengelolaan sumber daya tanah, yang pada gilirannya menentukan nasib jutaan jiwa dan keberlanjutan ekosistem. Dalam labirin kebijakan, regulasi, dan kepentingan, selalu ada pertanyaan krusial: siapa yang benar-benar memetik hasil, dan siapa yang harus menanggung getirnya?
Pihak yang Diuntungkan: Raksasa dan Elite
Dalam skema politik agraria yang kerap pincang, pihak yang paling diuntungkan adalah korporasi besar (terutama di sektor perkebunan skala raksasa, pertambangan, dan properti), serta pemodal kuat dan segelintir elite dengan akses ke kekuasaan. Mereka mendapatkan konsesi lahan luas dengan mudah, didukung oleh kebijakan yang menguntungkan investasi besar, dan seringkali memiliki modal serta teknologi untuk eksploitasi optimal. Keuntungan yang didapat adalah finansial yang fantastis, ekspansi bisnis yang pesat, dan kendali atas produksi komoditas vital, yang seringkali diekspor.
Pihak yang Dikorbankan: Petani, Adat, dan Lingkungan
Di sisi lain, daftar pihak yang dikorbankan jauh lebih panjang dan memilukan. Mereka adalah:
- Petani Kecil dan Gurem: Mereka kehilangan hak atas tanah ulayat atau garapan mereka, terpinggirkan, dan seringkali terpaksa menjadi buruh di tanah yang dulunya milik mereka sendiri. Akses terhadap modal, pasar, dan teknologi pun sangat terbatas.
- Masyarakat Adat: Tanah adalah identitas, budaya, dan sumber penghidupan mereka. Politik agraria yang abai seringkali menggusur mereka dari tanah leluhur, merenggut kearifan lokal, dan memutus mata rantai tradisi yang tak ternilai.
- Lingkungan Hidup: Eksploitasi berlebihan demi keuntungan jangka pendek menyebabkan deforestasi, pencemaran air dan tanah, hilangnya keanekaragaman hayati, hingga krisis iklim. Alam dikorbankan demi laju pembangunan yang tak berpihak pada keberlanjutan.
- Buruh Tani: Mereka adalah tulang punggung produksi, namun kerap menerima upah minim, tanpa jaminan sosial, dan rentan terhadap eksploitasi.
Dampak dan Urgensi Keadilan
Konsekuensi dari politik agraria yang tidak adil adalah kemiskinan struktural, konflik agraria yang berkepanjangan, ancaman ketahanan pangan, dan ketimpangan sosial yang makin melebar. Tanah, yang seharusnya menjadi penopang kehidupan dan kesejahteraan, justru berubah menjadi medan perebutan yang memakan korban.
Oleh karena itu, reformasi agraria sejati dengan keberpihakan negara kepada rakyat kecil, pengakuan hak-hak masyarakat adat, serta pengelolaan sumber daya yang lestari, adalah sebuah keniscayaan. Politik agraria bukan sekadar soal kepemilikan lahan, melainkan cermin keadilan sosial dan masa depan bangsa. Tantangan besar adalah memastikan tanah menjadi penopang kesejahteraan bersama, bukan alat penindasan yang mengubur harapan mereka yang paling rentan.
