Pengertian Politik Etis

Posted on

RuangPengetahuan.Co.Id – Politik etis adalah politik yang memperjuangkan desentralisasi efisiensi kesejahteraan rakyat (koloni). Definisi lain dari politik etis adalah pemikiran yang menjelaskan bahwa pemerintah kolonial memiliki tanggung jawab moral untuk kesejahteraan Bumiputera. Pemikiran seperti itu adalah kritik terhadap kebijakan penanaman paksa.

Kebijakan etis awal muncul pada tahun 1890 karena keberadaan kelompok liberal di parlemen Belanda. Pada saat itu, lelaki progresif itu mengusulkan bahwa pemerintah Belanda harus memperhatikan orang Indonesia yang telah bekerja keras untuk mengisi keuangan publik Belanda melalui program penanaman paksa.

Tekanan datang dari gagasan bahwa Belanda berutang banyak pada kekayaan rakyat Indonesia yang dinikmati Belanda.

Dengan desakan untuk menjalankan kebijakan etis, ia menerima dukungan dari pemerintah Belanda. Dalam pidato kenegaraan dari tahun 1901, Ratu Belanda Wihelmina mengatakan: “Belanda berkomitmen untuk bekerja untuk kesejahteraan orang-orang di Hindia Belanda.” Pidato itu merupakan tanda awal kebijakan kesejahteraan di Hindia Belanda yang dikenal sebagai kebijakan etika atau kebijakan Balas Budi.

Politik etis dimulai pada tahun 1901 dan terdiri dari tiga perlakuan: pendidikan, irigasi dan transmigrasi (perpindahan penduduk). Orang yang memprakarsai politik etis (timbal balik politik) adalah C. Th. Van Deventer, yang adalah seorang politisi.

Van Deventer memperjuangkan nasib rakyat Indonesia dengan menulis esai di majalah De Gids yang judulnya adalah Eeu Eereschuld (Hutang Budi). Van Deventer mengatakan bahwa Belanda berkomitmen untuk penduduk Indonesia. Hutang terima kasih harus dilunasi dengan meningkatkan nasib orang dengan mempromosikan pendidikan dan kekayaan.

Latar Belakang Politik Etis

Yang menjadi latar belakang politik etis antara lain:

  1. Sistem penanaman paksa menyebabkan penderitaan rakyat Indonesia
  2. Sistem ekonomi liberal tidak dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat
  3. Belanda telah memberikan penekanan dan penindasan kepada rakyat
  4. Rakyat kehilangan tanahnya
  5. Ada kritik dari kaum intelektual Belanda sendiri.

Tujuan Politik Etis

Tujuan politik etis adalah untuk memajukan tiga bidang: pendidikan melalui pendidikan, irigasi melalui pembentukan dan jaringan sistem irigasi dan transmigrasi melalui organisasi pergerakan penduduk.

politik etis yang ditempuh oleh Belanda dengan perbaikan di bidang irigasi, transmigrasi dan pendidikan di bidang pertanian terlihat sangat bagus. Namun, inilah tujuan dari program-program itu yang menguntungkan Belanda sendiri.

Isi Politik Etis

Van Deventer menyatakan ada tiga cara untuk memperbaiki nasib orang, yang dinamakan juga dan Trilogi Van Deventer. Isi dari tiga Politik Etis yaitu:

1. Edukasi (Pendidikan)

Pendidikan diadakan di sekolah kelas satu untuk anak-anak pegawai negeri dan orang yang mempunyai kedudukan atau berharta. Pada tahun 1903 ada 14 sekolah dasar di ibukota tempat tinggal dan 29 sekolah dasar di ibukota tempat tinggal dengan mata pelajaran seperti membaca, menulis, berhitung, ilmu geologi, ilmu alam, sejarah dan menggambar.

Pendidikan kelas dua diberikan khusus untuk anak-anak pribumi golongan bawah. Pada tahun 1903 ada 245 sekolah menengah umum dan 326 sekolah Fartikelir di Jawa dan Madura, termasuk 63 dari Zending.

Pada tahun 1892 ada 50.000 siswa, pada tahun 1902 ada 1.632 anak-anak lokal belajar di sekolah-sekolah Eropa. Ada tiga sekolah Osvia di Bandung, Magelang dan Probolinggo untuk menjadi kandidat layanan publik. Nama sekolah untuk anak-anak Eropa dan anak kaum pribumi antara lain:

  • HIS (Hollandsch Indlandsche School) sesuai dengan sekolah dasar
  • MULO (Meer Uitgebreid Lagare Onderwijs) sama dengan dengan SMP
  • AMS (Algemeene Middlebare School) sama dengan sekolah menengah
  • Kweek School (Sekolah Guru) untuk kaum Bumiputera
  • Technical Hoges School (Sekolah Tinggi Teknik) di Bandung. Di tahun 2901 didirikan sekolah pertanian di Bogor (saat ini IPB)

2. Irigasi (Pengairan)

Fasilitas yang penting bagi pertanian adalah irigasi, yang telah didirikan oleh pemerintah sejak tahun 1885 dengan luas 96.000 bau untuk menghilangkan Eradit dan Demak. Pada tahun 1902 daerah itu menjadi 173.000 bau. Dengan irigasi tanah pertanian akan menjadi subur dan produksinya bertambah

3. Transmigrasi (Perpindahan Penduduk)

Dengan merelokasi area di luar Jawa yang belum diolah menjadi perkebunan, mereka dapat digunakan sebagai penambah pendapatan. Kepadatan populasi Jawa juga harus dikurangi.

Pada tahun 1865, 14 juta orang tinggal di Jawa dan Madura. Pada 1900, ukurannya dua kali lipat. Pada awal abad ke-19, sehubungan dengan perluasan perkebunan tebu dan tembakau, orang bermigrasi dari Jawa Tengah ke Jawa Timur.

Migrasi penduduk dari Jawa ke Sumatera Utara karena tingginya permintaan pekerja perkebunan di Sumatera Utara, terutama Deli, sedangkan ke Lampung memiliki tujuan untuk menetap.

Penyimpanan Politik Etis

Pada awalnya kebijakan politik etis yang dicanangkan oleh Van Deventer itu baik. Namun dalam praktiknya, penyimpanan dilakukan oleh karyawan Belanda. Penyimpanan yang terjadi dalam konteks kebijakan etika, yaitu:

1. Penyimpangan pada Bidang Edukasi

Konstruksi sekolah diusulkan oleh Belanda. Namun, pelatihan ini bertujuan untuk mempertahankan staf administrasi yang kompeten dan murah. Pendidikan terbuka untuk semua orang yang hanya diperuntukkan bagi anak-anak pegawai negeri dan orang-orang yang mampu.

Diskriminasi pendidikan terjadi di sekolah kelas I untuk anak-anak pegawai pemerintah dan orang kaya dan di sekolah kelas II untuk anak-anak lokal dan umum.

2. Penyimpangan pada Bidang Irigasi

Irigasi hanya ditujukan pada tanah yang subur untuk perkebunan swasta Belanda. Sementara milik rakyat tidak diairi air. Dalam bidang irigasi diadakan pembangunan dan perbaikan. Tetapi pengairan itu tidak ditujukan untuk pengairan sawah dan ladang milik rakyat, tetapi mengairi perkebunan unit swasta asing dan pemerintah kolonial.

3. Penyimpangan pada Bidang Migrasi

Migrasi ke daerah di luar Jawa hanya mempengaruhi daerah yang dikembangkan oleh perkebunan milik Belanda. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa di daerah perkebunan seperti perkebunan di Sumatera Utara, khususnya di Deli, Suriname, dll. Ada kebutuhan besar akan tenaga kerja. Mereka menjadi kuli kontrak.

Migrasi ke Lampung bertujuan untuk menetap. Karena migrasi seharusnya memenuhi kebutuhan tenaga kerja, banyak yang sering melarikan diri. Untuk mencegah pekerja melarikan diri, pemerintah Belanda memberlakukan Poenali Sanctie yaitu sebuah peraturan yang mengatur agar pengungsi dicari dan ditangkap secara politis dan kemudian dikembalikan ke mandor atau penyelia.

Dampak Politik Etis untuk Bangsa Indonesia

Dampak dari adanya politik etis untuk Bangsa Indonesia antara lain:

  1. Adanya pembangunan infrastruktur seperti pembangunan kereta api membuat pergerakan barang dan manusia lancar.
  2. Pembangunan infrastruktur pertanian dalam hal ini bendungan yang akan berguna dalam irigasi.
  3. Pembentukan sekolah-sekolah seperti Hollandsc Indlandsche School (HIS), yang setara dengan sekolah dasar untuk kelas atas dan bawah, membentuk sekolah dasar kedua, Meer Uitgebreid Lagare Onderwijs (MULO), yang setara dengan sekolah menengah, Dan Kweek Sekolah untuk pria duniawi dan Universitas Teknologi Hoges, Tot Opleiding Van Indian Artsen Medical School (STOVIA).
  4. Ada berbagai sekolah yang mendidik atau intelektual yang kemudian menjadi pelopor Gerakan Nasional, seperti siswa Soetomo STOVIA yang mendirikan organisasi Budi Utomo.

Demikianlah artikel tentang Pengertian Politik Etis, Latar Belakang, Tujuan & Dampaknya ini semoga bisa memberi manfaat bagi kita semua, Terimakasih.

Baca Juga Artikel Lainnya >>>

Related posts: