Pengertian Pajak Penghasilan

Posted on

Pengertian Pajak Penghasilan – Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga negara, karena itu menempatkan perpajakan sebagai di antara perwujudan keharusan kenegaraan untuk para warganya yang adalah sarana peran serta dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Sejalan dengan urusan tersebut, pemerintah Menteri Keuangan Sri Mulyani, menargetkan penerimaan pajak tahun 2017 sebesar Rp. 1.498 T dan sehagian besar dari target ini berasal dari pajak pendapatan (PPh).

Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak pendapatan biasa dinamakan dengan Pajak Penghasilan Pasal 25 atau PPh 25 merupakan pajak yang dikenakan guna orang pribadi, perusahaan atau badan hukum lainnya atas pendapatan yang didapat. Dasar hukum guna pajak penghasilan ialah Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1983. Kemudian merasakan perubahan berturut-turut, dari mulai UU Nomor 7 & Tahun 1991, UU Nomor 10 & Tahun 1994, UU Nomor 17 & Tahun 2000, serta terakhir UU Nomor 36 & Tahun 2008.

Di Indonesia, tadinya pajak pendapatan diterapkan pada perusahaan perkebunan yang tidak sedikit didirikan di Indonesia. Pajak tersebut disebut dengan Pajak Perseroan (PPs). Pajak Perseroan ialah pajak yang dikenakan terhadap laba perseroan dan diberlakukan pada tahun 1925. Setelah pajak dikenakan melulu untuk perusahaan-perusahaan yang didirikan di Indonesia, berangsur-angsur kesudahannya diterapkan pula pajak yang dikenakan guna perorangan atau karyawan yang bekerja di sebuah perusahaan.

Pada tahun 1932 misalnya, diberlakukan yang dinamakan dengan Ordonansi Pajak Pendapatan. Ordonansi Pajak Pendapatan ini dikenakan guna orang Indonesia maupun orang yang bukan warga Indonesia namun mempunyai pendapatan di Indonesia. Setelah tersebut pada tahun 1935 diberlakukan Ordonansi Pajak Upah yang mewajibkan majikan mencukur gaji atau upah pegawai untuk menunaikan pajak atas gaji atau upah yang diterima.

Subjek Pajak

Subjek pajak adalah badan atau individu yang diharuskan membayar pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, yang tergolong ke dalam subjek pajak merupakan:

1. Subjek Pajak Pribadi

Merupakan orang individu yang berlokasi tinggal di Indonesia, Orang individu yang berada di distrik Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka masa-masa 12 bulan, atau orang individu yang dalam sebuah tahun pajak sedang di Indonesia, dan memiliki niat untuk berlokasi tinggal di Indonesia.

2. Subjek Pajak Harta Warisan Belum Dibagi

Merupakan warisan dari seseorang yang telah meninggal dan belum diberikan tetapi menghasilkan pendapatan. Maka penghasilan tersebut dikenakan pajak penghasilan.

3. Subjek Pajak Badan

Merupakan badan yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia. Kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang mengisi kriteria:

  • Pembentukannya menurut peraturan peraturan perundang-undangan.
  • Pembiayaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
  • Penerimaannya dimasukkan dalam perkiraan pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
  • Pembukuannya dicek oleh aparat pemantauan fungsional negara.
  • Bentuk usaha tetap (BUT). Merupakan format usaha yang dipakai oleh orang individu yang tidak berlokasi tinggal di distrik Indonesia atau sedang di indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka masa-masa 12 bulan, atau badan yang tidak didirikan dan berkedudukan di Indonesia, yang melakukan pekerjaan di Indonesia.

Baca juga: Pengertian Hukum Pidana

Bukan Subjek Pajak

Di samping subjek pajak, ada juga yang dinamakan dengan bukan subjek pajak. Mereka ialah yang tidak mesti membayarkan pajak penghasilan. Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2000, yang adalah bukan subjek pajak merupakan:

  • Badan Perwakilan Negara Asing yang sedang di Indonesia.
  • Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat beda dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan untuk mereka yang bekerja pada dan berlokasi tinggal bareng mereka dengan kriteria bukan penduduk negara Indonesia (WNI) dan negara yang bersangkutan menyerahkan perlakuan timbal balik.
  • Organisasi Internasional yang diputuskan oleh Keputusan Menteri Keuangan dengan kriteria Indonesia ikut dalam organisasi itu dan organisasi itu tidak melakukan pekerjaan usaha di Indonesia. Contoh: WTO, FAO, UNICEF.
  • Pejabat perwakilan organisasi Internasional yang diputuskan oleh Keputusan Menteri Keuangan dengan kriteria bukan WNI dan tidak mendapat penghasilan dari Indonesia.

Objek Pajak

Objek pajak penghasilan merupakan sumber pendapatan yang dikenakan pajak. Objek pajak dapat berasal dari mana saja. Bisa berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri. Objek pajak dikenakan sejumlah sekali dalam satu tahun. Terdapat sejumlah kategori objek PPh, diantaranya merupakan:

  • Penggantian atau imbalan. Objek pajak ini sehubungan dengan kegiatan atau upah yang diterima oleh pekerja. Termasuk pun di dalamnya adalh gaji, tunjangan, komisi, bonus, gratifikasi, dan imbalan dalam format lainnya.
  • Hadiah. Bisa berasal dari undian, pekerjaan, kegiatan, dan pun pendapatan yang diterima.
  • Laba usaha. Laba yang didapat dari usaha. Perhitungan laba seringkali setelah satu periode sarat dalam akuntansi bisnis perusahaan.
  • Keuntungan penjualan atau pengalihan harta. Termasuk di dalamnya ialah keuntungan pengalihan harta pada perseroan, pemegang saham, keuntungan sebab likuidasi, hibah, dan pun keuntungan atas pengalihan hak penambangan.
  • Penerimaan pulang pembayaran pajak.
  • Bunga.
  • Deviden perusahaan.
  • Royalti.
  • Sewa dan pendapatan lain yang bersangkutan dengan harta.
  • Penerimaan pembayaran rutin.
  • Keuntungan sebab pembebasan utang.
  • Keuntungan selisih kurs mata duit asing.
  • Selisih lebih sebab penilaian aktiva.
  • Premi asuransi.
  • Iuran dari sebuah anggota perkumpulan yang anggotanya adalahwajib pajak dan menjalankan usaha atau kegiatan bebas.
  • Tambahan kekayaan yang berasal dari pendapatan belum kena pajak.
  • Penghasilan dari usaha yang berbasis industri.
  • Imbalan bunga.
  • Surplus Bank Indonesia.

Baca juga: Pengertian Jasa

Cara Menghitung Pajak Penghasilan

Ada sejumlah jenis PPh di Indonesia. Masing-masing jenis PPh mempunyai tarif yang bertolak belakang satu sama lain. Berikut ini ialah tarif dari PPh21 yang cocok dengan ketentuan yang berlaku:

Tarif PPh 21

Pajak Penghasilan 21 atau PPh 21 adalahjenis pajak yang dikenakan terhadap pendapatan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran beda yang diterima oleh pegawai, bukan pegawai, mantan pegawai, penerima pesangon dan beda sebagainya.

Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015, tarif pajak PPh21 dipecah menjadi yang mempunyai NPWP dan yang tidak mempunyai NPWP.

Tarif PPh21 yang mempunyai NPWP:

  • 5% untuk pendapatan sampai dengan Rp50.000.000 per tahun.
  • 15% untuk pendapatan Rp50.000.000 hingga dengan Rp250.000.000 per tahun.
  • 25% untuk pendapatan Rp 250.000.000 hingga Rp500.000.000 per tahun.
  • 30% untuk pendapatan di atas Rp500.000.000 per tahun.
  • Untuk mesti pajak yang tidak mempunyai NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), dikenakan tarif 20% lebih tinggi dari mereka yang mempunyai NPWP.

Tarif PPh21 yang tidak mempunyai NPWP:

  • Jumlah PPh21 yang mesti dipotong ialah sebesar 120% dari jumlah PPh21 yang seharusnya dicukur dalam urusan yang terkaitmempunyai NPWP.
  • Ketentuan di atas diterapkan guna pemotongan PPh Pasal 21 yang mempunyai sifat tidak final.
  • Dalam urusan pegawai tetap atau penerima pensiun rutin sebagai penerima pendapatan yang telah dicukur PPh Pasal 21 dengan tarif yang lebih tinggi mengikutsertakan diri untuk mendapat NPWP dalam tahun kalender yang bersangkutan sangat lama sebelum pemotongan PPh Pasal 21 guna Masa Pajak Desember, selisih pengenaan tarif sebesar 20% lebih tinggi tersebut dianggarkan untuk bulan-bulan selanjutnya sesudah mempunyai NPWP.

Cara Menghitung PPh21

Bagi semua wajib pajak yang baru saja mengawali suatu usaha UKM, proses perhitungan pajak bakal menjadi urusan yang rumit. Untuk itu, sejumlah tips ini dapat diikuti supaya proses perhitungan pajak dapat dilakukan dengan cepat dan akurat:

1. Hitung Pendapatan Bruto

Di akhir periode akuntansi bisnis, tentu akan terdapat laporan finansial yang mengaku berapa besar pendapatan bisnis Anda. pada dasarnya, kita akan memerlukan semua daftar transaksi yang telah dilaksanakan dalam bisnis untuk dapat menyusun etape ini.

2. Hitung Pendapatan Netto

Setelah mempunyai penghasilan bruto, maka Anda dapat menghitung pendapatan bersih perusahaan Anda. etape ini sama laksana tahap penciptaan laporan keuangan. Membuat laba rugi dan neraca finansial untuk memperjelas kondisi finansial perusahaan dalam satu periode.

3. Hitung Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Cara menghitung PKP ialah penghasilan bersih sekitar satu periode akuntansi dikurangi dengan pendapatan tidak kena pajak (PTKP).

4. Hitung PPh yang Mesti Dibayarkan

Setelah menemukan nilai PKP, maka Anda melulu perlu mengalikan dengan tarif Pajak PPh dalam setahun.

Baca juga: Pengertian Mobilitas Sosial

Tarif Progresif PPh 21

Berdasarkan keterangan dari Pasal 17 ayat 1, perhitungan tarif pajak pendapatan pribadi memakai tarif progresif, dimana persentase pengenaan PPh 21 WPOP dikategorikan menurut jumlah pendapatan tahunannya. Adapun kelompok tarif pajak yang dimaksud ialah sebagai berikut:

  • Wajib Pajak dengan pendapatan tahunan sampai Rp 50.000.000,- ialah 5%
  • Wajib Pajak dengan pendapatan tahunan Rp 50.000.000, – Rp 250.000.000,- ialah 15%.
  • Wajib Pajak dengan pendapatan tahunan Rp 250.000.000,- Rp 500.000.000,- ialah 25%.
  • Wajib Pajak dengan pendapatan tahunan di atas Rp 500.000.000, – ialah 30%.
  • Wajib Pajak yang tidak mempunyai NPWP, dikenai tarif 20% lebih tinggi dari tarif yang diterapkan terhadap mesti pajak yang mempunyai NPWP. Sehingga total PPh 21 yang dipotong ialah sebesar 120% dari jumlah yang seharusnya dipotong.

Adapun landasan hukum atas PPh 21 yang dibicarakan di depan mengacu pada pelbagai peraturan yang menata ketentuan-ketentuan pemotongan PPh 21, sebagai berikut:

  • Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 sampai Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 mengenai Pajak Penghasilan.
  • Peraturan Menteri Keuangan No. 252/PMK.03/2008 mengenai Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.
  • Peraturan Pemerintah No. 68/2009 mengenai Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus.
  • Peraturan Menteri Keuangan No. 16/PMK.03/2010 mengenai Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus.
  • Peraturan Dirjen Pajak No. PER-16/PJ/2016 mengenai Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 berkaitan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.
  • Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK.010/2016 mengenai Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.
  • Peraturan Menteri Keuangan No. 102/PMK.010/2016 mengenai Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Menimbang Pajak Penghasilan.

Jangan Lupa Bayar Pajak

Beberapa informasi di atas diinginkan dapat meningkatkan wawasan Anda mengenai Pajak Penghasilan atau PPh 25. Dengan begitu kita dapat memahami lebih jelas apa saja keharusan dan hak kita sebagai mesti pajak, serta meminimalisir bisa jadi terjadinya pergesekan pada gaji atau upah yang kita terima. Terakhir, tidak boleh lupa bayar pajak kita tepat masa-masa sebagai format tanggung jawab kita sebagai Wajib Pajak.

Demikianlah penjelasan tentang Pajak Penghasilan dari RuangPengetahuan.Co.Id semoga bermanfaat dan menambah wawasan kalian, sampai jumpa.