Pengertian Bank Sentral

Posted on

Pengertian Bank Sentral – Sebagai otoritas moneter, perbankan dan sistem pembayaran, tugas utama Bank Indonesia tidak saja mengawal stabilitas moneter, namun stabilitas sistem finansial (perbankan dan sistem pembayaran).

Keberhasilan Bank Indonesia dalam mengawal stabilitas moneter tanpa dibuntuti oleh stabilitas sistem keuangan, tidak bakal banyak dengan kata lain dalam menyokong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Stabilitas moneter dan stabilitas finansial ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan.

Pengertian Bank Sentral

Bank Sentral merupakan instansi perbankan yang mempunyai tanggung jawab atas kepandaian moneter di sebuah wilayah. Dapat dimaknai pula definisi Bank Sentral yaitu pihak yang berperan mengawal stabilitas harga atau nilai mata duit di suatu negara.

Inilah kenapa dari definisi Bank Sentral dapat disimpulkan mesti dapat mengendalikan tingkat inflasi. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 menyatakan pengertian Bank Sentral yakni lembaga negara yang memiliki wewenang menerbitkan alat pembayaran yang sah dari sebuah negara,

Merumuskan dan melaksanakan kepandaian moneter, menata dan mengawal kelancaran sistem pembayaran, menata dan memantau perbankan serta menjalan faedah sebagai lender of the last resort.

Di Indonesia sendiri, definisi Bank Sentrak dapat diwakili dengan eksistensi Bank Indonesia. Instansi Bank Sentral satu-satunya di Indonesia.

Hal ini ditata dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 mengenai Bank Indonesia, serta ditetapkan berlaku pada 17 Mei 1999. Kemudian undang-undang ini diamandemen dan digantikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2009.

Pengertian Bank Sentral merupakan satu lembaga negara yang independen, dapat mengemban tugas dan wewenang tanpa campur tangan pemerintah serta pihak lainnya.

Bank Sentral mempunyai peran demikian supaya fungsinya sebagai otoritas moneter dapat berlangsung efektif dan efisien. Sebagai contoh, Bank Indonesia sebagai satu-satunya Bank Sentral mesti dapat mencapai dan merawat kestabilan nilai rupiah.

Sejarah Bank Sentral

Dalam sebuah negara, tingkat stabilitas ekonomi paling tergantung pada nilai mata dana yang berlaku. Dalam usaha mengawal tingkat kestabilan mata uangnya, maka lahirlah sebuah lembaga yang dikenal dengan bank sentral.

Dewasa ini, peran bank sentral di Indonesia di berikan pada Bank Indonesia atau BI. Namun ternyata, bank yang pernah mempunyai peran sebagai bank sentral di Indonesia tidak saja BI saja.

Dalam proses perjalanannya, terdaftar ada tiga bank yang pernah menjadi bank sentral di negara ini, yakni De Javasche Bank, Bank Nasional Indonesia (BNI), dan BI.

Ketiganya mempunyai peranan yang urgen dalam hal mengawal tingkat stabilitas mata duit pada era penjajahan, kemerdekaan sampai saat ini.

1. De Javasche Bank: Bank Sentral Pertama di Indonesia

De Javasche Bank merupakan bank sentral kesatu yang di bangun di Indonesia. Lembaga finansial ini di bina pada tahun 1929 pada masa pemerintahan Hindia Belanda yang dipimpin oleh Raja Willem 1.

Lokasinya berada tepat di Jakarta. Lalu, De Javasche Bank melakukan perluasan dengan membina cabang di wilayah Surabaya, Semarang, Sulawesi, Kalimantan, Sumatra, bahkan sampai di New York.

Fungsinya ialah berusaha mencetak dan menyalurkan uang kertas di distrik jajahan Hindia Belanda. Mata dana yang diedarkan pada masa tersebut ialah gulden Belanda.

Bank yang didirikan dengan badan hukum PT atau pada masa tersebut disebut Naamloze Vennootschap ini berperan urgen dalam mengawal sirkulasi mata uang. Terlebih lagi, pekerjaan perdagangan internasional pada saat tersebut sudah lumayan tinggi.

2. BNI 46: Bank Sentral yang Menerbitkan Oeang Republik Indonesia (ORI)

Banyak orang awam yang menilai bahwa Bank Indonesia ialah bank sentral yang dipunyai oleh Indonesia pasca kebebasan Indonesia dicetuskan.

Anggapan ini salah. Terlebih lagi, andai melihat kenyataan yang mana BI baru berdiri pada tahun 1953. Pada masa mula kemerdekaan Indonesia, lembaga perbankan yang mempunyai peran penting dalam mengawal kestabilan mata uang ialah Bank Nasional Indonesia 46 atau BNI 46.

Adanya penetapan BNI 46 sebagai bank sentral di Indonesia ialah menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1946 yang kali tersebut diterbitkan pada tanggal 5 Juli 1946.

Dalam proses perjalanannya, BNI ialah lembaga keuangan yang kala tersebut mencetak Oeang Republik Indonesia atau ORI yang saat tersebut dikenal sebagai mata duit kesatu yang dicetak oleh Indonesia.

Proses percetakan dan pun perdasaran ORI yang dilaksanakan oleh BNI 46 ini dilangsungkan dari tanggal 30 Oktober tahun 1946.

Dengan adanya ORI, maka dana yang diterbitkan oleh pihak Jepang atau De Javasche Bank telah tidak berlaku lagi. ORI dicetak dengan format uang kertas yang ditandatangani langsung oleh Menteri Keuangan.

Namun, peran BNI sebagai bank sentral kali tersebut sangatlah sebentar. Alasannya utamanya kala itu ialah BNI 46 dinilai mempunyai aset yang terbatas.

Terlebih lagi, perderan ORI kala itu tercatat tidak dapat dilakukan secara maksimal dan pun tidak dapat menyentuh seluruh wilayah di Indonesia. Bagi itu, peran bank sentral di Indonesia dipindahkan lagi ke pihak De Javasche Bank pada tahun 1949.

Baca juga: Pengertian Dokumentasi

3. Nasionalisasi De Javasche Bank dan BI Dipilih sebagai Bank Sentral

Pada bulan Desember tahun 1951, Pemerintah Indonesia mengantongi kepandaian untuk menasionalkan De Javasche Bank yang selanjutnya ditandai dengan UU Nomor 24 Tahun 1951 yang sehubungan dengan nasionalisasi De Javasche Bank NV.

Di samping itu, pada mula bulan Juli tahun 1953, Pemerintah Indonesia membina Bank Indonesia dan menetapkannya sebagai bank sentral Indonesia.

Pada perjalanan kali ini, BI mempunyai tugas dan peran yang sama dengan De Javasche Bank, yakni berperan sebagai lembaga perbankan, menata moneter, dan menata sistem pembayaran di Indonesia.

Selanjutnya, tugas dan juga faedah BI mulai berkurang pada tahun 1968. Hal ini ditandai dengan adanya UU Bank sentral di tahun 1968 yang mengandung bahwa BI bukan lagi menjalankan perannya sebagai bank komersial, tetapi bertugas menjadi agen pembangunan dalam usaha menambah kesejahteraan hidup masyarakat.

Namun, di tahun 1999 BI mempunyai peranannya pulang sebagai bank sentral dengan diterbitkannya UU Nomor 23 Tahun 1999.

Dengan diterbitkannya UU tersebut, maka peran BI dalam mengawal dan merawat stabilitas nilai rupiah pulang dipegang. Selanjutnya, peran BI meningkat dalam upaya memperkuat pemerintahan Indonesia dengan diterbitkannya amandemen tahun 2004.

Lantas, sekian banyak peranan itu dipegang oleh Bank Indonesia sampai saat ini. Dalam proses menjalankan perannya, BI mempunyai tiga tugas utama, yaitu memutuskan serta menjalankan kepandaian moneter di Indonesia, mengawal kelancaran sistem pembayaran di Indonesia, serta mengawal tingkat kestabilan sistem finansial di Indonesia.

Tugas Bank Sentral

Seperti yang sudah diterangkan di atas, Bank Indonesia memiliki tugas dan tanggung jawabnya sendiri yang mesti dilaksanakan dengan baik, yaitu memutuskan serta menjalankan kepandaian moneter di Indonesia, mengawal kelancaran sistem pembayaran di Indonesia, serta mengawal tingkat kestabilan sistem finansial di Indonesia. Berdasaerkan definisi bank sentral tersebut, inilah ini ialah penjelasan tugas bank sentral:

1. Menetapkan dan Melaksanakan Kebijakan Moneter

Ditetapkannya keharusan moneter mesti dilaksanakan guna mengendalikan peredaran jumlah mata dana yang ada di masyarakat, sampai-sampai seluruh harga produk barang dan jasa dapat dikendalikan.

Kebijakan moneter itu harus dilaksanakan guna mendorong perkembangan ekonomi nasional. Untuk itu, pihak BI mesti bisa berkolaborasi dengan pihak pemerintah sampai-sampai seluruh kepandaian yang ditetapkan dapat sesuai dengan kepandaian fiskal dan sejumlah kebijakan ekonomi lain.

2. Mengatur dan Menjaga Kelancaran Sistem Pembayaran

Maksud dari sistem pembayaran ini ialah sistem pembayaran tunai dan non tunai. Bank Indonesia berperan sarat dalam mencetuskan aturan, standar, kesepakatan dan pun prosedur untuk dipakai dalam menata peredaran uang.

3. Mengatur dan Mengawasi Perbankan

Dalam urusan ini, BI mesti mengerjakan pengawasan makroprudensial guna mengawal kestabilan sistem finansial yang berlaku di Indonesia.

Kebijakan makroprudensial adalah suatu kepandaian yang dibentuk untuk menyerahkan batasan pada risiko dan ongkos krisis yang sistemik supaya tetap dapat menjaga ekuilibrium sistem finansial di Indonesia.

Baca juga: Pengertian Lansia

Wewenang Bank Sentral

BI selaku bank sentral di Indonesia memiliki wewenang eksklusif yang sebelumnya sudah ditata dalam UU Republik Indonesia, yakni:

1. Kewenangan Membuat Kebijakan Moneter

BI mesti dapat menilai dan memutuskan adanya tingkat diskonto, jumlah cadangan paling tidak bank umum, serta mesti membuat kepandaian pembiayaan atau kredit.

Di samping itu, BI mesti dapat menetapkan dan pun menilai target moneter dengan teknik menilai tingkat inflasi yang terjadi di Indonesia masing-masing tahun.

Lebih dari itu, BI pun mempunyai wewenang dalam mengendalikan moneter dengan tidak diberi batas pada pekerjaan pasar tersingkap di pasar uang.

2. Kewenangan Mengatur Sistem Pembayaran

Dalam urusan ini, BI mempunyai tiga wewenang utama. Pertama BI mempunyai wewenang dalam menilai dan pun menetapkan pemakaian alat pembayaran.

Kedua, menciptakan serta menyerahkan persetujuan izin atas adanya penyelenggaraan sistem pembayaran. Terakhir, memantau penyelenggaraan sistem pembayaran.

3. Kewenangan Mengatur dan Mengawasi Perbankan

Untuk poin terakhir ini, BI selaku bank sentral mempunyai empat wewenang utama. Pertama, menciptakan dan pun menetapkan kepandaian bersangkutan pengamalan perbankan yang berlaku di Indonesia.

Kedua, menyerahkan sanksi untuk pihak yang telah melanggar kepandaian yang sebelumnya sudah diputuskan sesuai dengan ketentuan UU.

Ketiga, menyerahkan atau menarik keluar izin kelembagaan dan pekerjaan usaha bank. Terakhir, mengawasi sekian banyak kegiatan bank konvensional, baik tersebut dalam sistem perbankan atau secara individu.

Fungsi Bank Sentral

1. Menetapkan dan Menjalankan Kebijakan Moneter

Fungsi bank sentral yang pertama ialah untuk memutuskan dan melaksanakan kepandaian moneter. Wewenang bank sentral yang sehubungan dengan tugas memutuskan dan melaksanakan kepandaian moneter antara lain:

  • Menetapkan tingkat diskonto, cadangan minimum bank umum, serta menata kredit atau pembiayaan.
  • Menetapkan sasaran moneter dengan menyimak sasaran laju inflasi.
  • Melakukan pengendalian moneter dengan tidak terbatas pada operasi pasar tersingkap di pasar uang, baik dalam format mata duit Rupiah maupun valuta asing.
  • Sebagai otoritas moneter, Bank Indonesia (BI) memutuskan dan melaksanakan kepandaian moneter untuk menjangkau dan merawat kestabilan nilai rupiah.

2. Mengatur dan Menjaga Kelancaran Sistem Pembayaran

Fungsi bank sentral yang berikutnya merupakan mempunyai wewenang yang sehubungan dengan tugas menata dan mengawal kelancaran sistem pembayaran, antara lain:

  • Menetapkan pemakaian alat atau instrumen pembayaran.
  • Melaksanakan dan menyerahkan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran.
  • Mewajibkan pelaksana jasa sistem pembayaran untuk mengucapkan laporan kegiatannya.
  • Wewenang Bank Indonesia menjadi satu-satunya lembaga yang berwenang untuk menerbitkan dan mengedarkan duit rupiah serta mencabut, unik dan membumihanguskan uang dari peredaran.

3. Mengatur dan Melakukan Pengawasan Bank

Fungsi bank sentral yang ketiga yakni mempunyai wewenang yang sehubungan dengan tugas untuk menata dan mengerjakan pengawasan bank non sentral yang meliputi:

  • Mengenakan sanksi terhadap bank cocok dengan ketentuan perundang-undangan.
  • Menetapkan peraturan.
  • Memberikan dan menarik keluar izin atas kelembagaan dan pekerjaan usaha tertentu dari bank.
  • Mengawasi bank, baik secara individual maupun sebagai sistem perbankan.

Dalam pengamalan tugas ini, Bank Indonesia berwenang memutuskan ketentuan-ketentuan perbankan dengan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian. Fungsi bank sentral bersangkutan pemantauan ini bertujuan untuk menjangkau stabilitas sistem keuangan.

Baca juga: Pengertian Karbohidrat

4. Menjaga Sistem Pembayaran Agar Berjalan Lancar

Pada sistem pembayaran yang dijalankan dapat sewaktu-waktu memunculkan risiko yang tidak terduga. Nah, di sinilah faedah Bank Indonesia guna mencegah supaya hal ini tidak terjadi.

Buat Bank Indonesia, sistem pembayaran mestilah tidak jarang kali aman, efisien, akses yang sama rata, dan perlindungan konsumen.

Sebagai bank sentral, Bank Indonesia mesti menata mekanisme sistem pembayaran yang berlaku dan dilaksanakan oleh lembaga-lembaga finansial lainnya.

Hal-hal yang ditata oleh Bank Indonesia mencantol media sistem pembayaran, siapa saja yang terlibat, dan beda sebagainya.

5. Melakukan Riset dan Pemantauan

Karena Bank Indonesia bertanggung jawab untuk mengayomi stabilitas finansial dari adanya ancaman, Bank Indonesia mesti memahami lebih dulu informasi-informasi tentang hal-hal yang membahayakan stabilitas keuangan.

Nah, disinilah mengapa Bank Indonesia perlu mengerjakan pemantauan buat menggali tahu adakah kerentanan di sector finansial atau tidak. Selain tersebut juga mendeteksi potensi kejutan yang efeknya tidak baik bikin sistem keuangan.

6. Tempat Penyimpanan Kas Negara

Fungsi Bank Indonesia pun berperan sebagai bank yang menyimpan kas Negara. Bagi menjalankan kegunaannya ini, Bank Indonesia mengerjakan koordinasi dengan Kementerian Keuangan.

Koordinasi yang dilakukannya ini mulai dari penciptaan laporan, penyimpanan dana, menerbitkan dana, sampai ambil pinjaman dari luar negeri.

7. Memberi Bantuan Kepada Bank Agar Lepas dari Krisis

Setiap bank dapat saja sewaktu-waktu merasakan krisis. Nah, ketika bank tersebut membutuhkan bantuan, maka Bank Indonesia inilah lokasi untuk menggali pertolongan.

Bank Indonesia seringkali memberi pertolongan berupa pendanaan. Maka disinilah faedah Bank Indonesia yang berperan sebagai jaring pengaman sistem finansial atau diistilahkan dengan Lender of The Last Resort.

Untuk melaksanakan faedah ini, Bank Indonesia dapat menyerahkan kredit atau pembiayaan menurut prinsip syariah untuk bank yang mengalami kendala likuiditas jangka pendek yang diakibatkan oleh terjadinya mismatch dalam pengelolaan dana.

Pinjaman ini berjangka masa-masa maksimal 90 hari, dan bank penerima pinjaman wajib meluangkan agunan yang berkualitas tinggi serta gampang dicairkan dengan nilai sekurang-kurangnya sama dengan jumlah pinjaman.

Demikianlah penjelasan tentang Bank Sentral dari RuangPengetahuan.Co.Id semoga bermanfaat dan menambah wawasan kalian, sampai jumpa.