Pengertian APBN

Posted on

Pengertian APBN – Dalam sebuah negara perencanaan perkiraan sangat diperlukan. Di Indonesia sendri perkiraan tersebut masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN). APBN adalah rencana pengeluaran dan penerimaan negara tahun mendatang yang dihubungkan dengan rencana dan proyek jangka panjang.

APBN yang telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dapat pemerintah pakai sebagai pedoman dalam mengemban rencana dan proyek sekitar satu tahun. Untuk lebih jelasnya mari simak artikelnya dibawah ini.

Pengertian APBN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan rencana finansial tahunan Pemerintah Indonesia yang diamini oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi susunan sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara sekitar satu tahun perkiraan (1 Januari – 31 Desember).

Masa berlaku APBN yang telah mendapat persetujuan dari DPR ialah satu tahun. Lebih rinci, definisi APBN berisi susunan rencana penerimaan dan pengeluaran finansial negara. Berdasarkan keterangan dari Revrisond Baswir, definisi APBD ialah rencana finansial yang menggambarkan pilihan kepandaian untuk satu periode di masa yang bakal datang.

APBN, evolusi APBN, dan pertanggungjawaban APBN masing-masing tahun diputuskan dengan Undang-Undang. Dijabarkan dalam Undang-Undang No 17 Tahun 2003 mengenai Keuangan Negara, yang dimaksud dengan APBN merupakan:

  • Rencana finansial tahunan pemerintahan negara yang diamini oleh DPR (Pasal 1, Ayat 7).
  • Terdiri atas perkiraan pendapatan, perkiraan belanja, dan pembiayaan (Pasal 11, Ayat 2).
  • Meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari hingga dengan tanggal 31 Desember (Pasal 4).
  • Ditetapkan tiap tahun dengan undang-undang (Pasal 11 Ayat 1).
  • Mempunyai faedah otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi (Pasal 3, Ayat 4).

Pengertian APBN Menurut Para Ahli

Berikut merupakan definisi APBN menurut beberapa para ahli.

1. John F. Due

Menurutnya APBN merupakan suatu pernyataan tentang perkiraan pengeluaran dan penerimaan negara yang diinginkan akan terjadi dalam sebuah periode di masa mendatang atau yang bakal datang, serta data dari pengeluaran dan penerimaan yang benar-benar terjadi di masa lalu.

2. M. Suparmoko

Berdasarkan keterangan dari M. Suparmoko, APBN yaitu suatu susunan atau pengakuan yang terinci mengenai penerimaan dan pengeluaran negara yang diinginkan dalam jangka masa-masa tertentu, seringkali dalam satu tahun.

3. Nurjaman Arysad

menurut keterangan dari Nurjaman Arsyad, APBN yakni rencana kerja pemerintah yang akan dilaksanakan dalam setahun yang dituangkan dalam angka-angka.

4. Revrison Baswir

Revrisond Baswir Berdasarkan keterangan dari Revrisond Baswir, APBD adalah rencana finansial yang menggambarkan pilihan kepandaian untuk satu periode di masa yang bakal datang.

Dasar Hukum APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) Dasar hukum atau landasan hukum Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ialah Pasal 23 ayat (1), (2), dan (3) UUD 1945.

Baca juga: Pengertian Kreativitas

Prinsip APBN

Prinsip penyusunan APBN Berdasarkan aspek pendapatan, prinsip penyusunan APBN terdapat tiga, yaitu: Intensifikasi penerimaan perkiraan dalam jumlah dan kecepatan penyetoran. Intensifikasi penagihan dan pengambilan piutang negara.

Penuntutan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara dan penuntutan denda. Sementara menurut aspek pengeluaran, prinsip penyusunan APBN merupakan: Hemat, efisien, dan cocok dengan kebutuhan. Terarah, terkendali, cocok dengan rencana program atau kegiatan. Semaksimal mungkin memakai hasil produksi domestik dengan memperhatikan keterampilan atau potensi nasional

1. Prinsip Anggaran Dinamis

Ada perkiraan dinamis absolut dan perkiraan dinamis relatif. Anggaran mempunyai sifat dinamis absolut bilamana Tabungan Pemerintah (TP) dari tahun ke tahun terus meningkat. Anggaran mempunyai sifat dinamis relatif bilamana persentase eskalasi TP (DTP) terus bertambah atau prosentase ketergantungan pembiayaan pembangunan dari pinjaman luar negeri terus menurun.

2. Prinsip Anggaran Fungsional

Anggaran fungsional berarti bahwa pertolongan atau pinjaman LN hanya bermanfaat untuk membiayai perkiraan belanja pembangunan (pengeluaran pembangunan) dan bukan guna membiayai perkiraan belanja berkala. Prinsip ini cocok dengan azas “bantuan luar negeri melulu sebagai pelengkap” dalam pembiayaan pembangunan. Artinya semakin kecil sumbangan pertolongan atau pinjaman luar negeri terhadap pembiayaan perkiraan pembangunan, maka kian besar fungsionalitas anggaran.

3. Prinsip Anggaran Defisit

Bedanya dengan prinsip perkiraan berimbang merupakan bahwa pada perkiraan defisit ditentukan : 1) Pinjaman LN tidak disalin sebagai sumber penerimaan tetapi sebagai sumber pembiayaan. 2) Defisit perkiraan ditutup dengan sumber pembiayaan DN + sumber pembiayaan LN (bersih).

Baca juga: Pengertian Tasawuf

Fungsi APBN

Anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti menghadiri pendahuluan masa persidangan I DPR tahun 2020-2021 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2020). Pembukaan masa persidangan I ini dalam rangka paparan pidato Presiden RI tentang RUU APBN 2021. (Pool/Biro Pemberitaan Parlemen).

1. Fungsi Alokasi

Fungsi alokasi merupakan salah satu faedah yang bertujuan guna membagi proporsionalitas perkiraan dalam mengerjakan pengalokasian pembangunan dan pemerataan. Dalam faedah ini, perkiraan negara mesti terarah guna memangkas pengangguran dan inefisiensi dalam sumber daya dan meningkatkan daya untuk perekonomian.

2. Fungsi Distribusi

Fungsi penyaluran bertujuan untuk distribusi dana untuk masyarakat menurut alokasi yang telah ditetapkan. Diharapkan, kepandaian dalam perkiraan negara mesti lebih teliti terhadap rasa layak dan keadilan. Fungsi ini bermanfaat untuk menjangkau sama rasa dan sama rata antar distrik dan daerah.

3. Fungsi Stabilisasi

Fungsi stabilitasi bermakna bahwa perkiraan negara bermanfaat untuk menjaga ekuilibrium antara masyarakat melewati intervensi guna menangkal inflasi.

4. Fungsi Otoritas

Fungsi otoritas berisi artian bahwa perkiraan negara ialah tonggak atau pokok pelaksanaan penghasilan dan melakukan pembelian barang dalam masing-masing tahunnya.

5. Fungsi Perencanaan

Perencanaan APBN bermanfaat untuk memperhitungkan sumber daya cocok dengan apa yang telah direncanakan masing-masing tahunnya.

6. Fungsi Regulasi

Fungsi regulasi APBN, dipakai untuk mendorong keperluan ekonomi sebuah negara, dan bertujuan jangka panjang untuk menambah kemakmuran rakyat.

Struktur APBN

Secara garis besar struktur APBN adalah Pendapatan Negara dan Hibah, Belanja Negara, Keseimbangan Primer, Surplus atau Defisit Anggaran, Pembiayaan. Struktur APBN dituangkan dalam suatu bentuk yang dinamakan I-account. Dalam sejumlah hal, isi dari I-account tidak jarang disebut postur APBN. Beberapa hal penentu postur APBN diantaranya:

1. Belanja Negara

Besar kecilnya melakukan pembelian barang negara dapat diprovokasi oleh sejumlah faktor, yakni: Kebutuhan penyelenggaraan negara. Risiko bencana alam dan akibat krisi global. Asumsi dasar makro ekonomi. Kebijakan pembangunan. Kondisi akan kepandaian lainnya. Belanja pemerintah pusat, ialah belanja yang dipakai untuk membiayai pekerjaan pembangunan pemerintah pusat, baik yang dilakukan di pusat maupun di daerah.

Belanja pemerintah pusat bisa dikelompokkan menjadi: melakukan pembelian barang pegawai, melakukan pembelian barang barang, melakukan pembelian barang modal, pembiayaan bunga utang, subsidi BBM dan subsidi non-BBM, melakukan pembelian barang hibah, melakukan pembelian barang sosial(termasuk penanggulangan bencana), dan melakukan pembelian barang lainnya.

Belanja daerah, ialah belanja yang dibagi-bagi ke pemerintah daerah, untuk lantas masuk dalam penghasilan APBD wilayah yang bersangkutan. Belanja wilayah meliputi: Dana untuk hasil Dana alokasi umum Dana alokasi eksklusif Dana otonomi khusus

2. Pembiayaan Negara

Besaran pembiayaan negara diprovokasi oleh sejumlah faktor, yaitu asumsi dasar makro ekonomi, kepandaian pembiayaan, situasi dan kepandaian lainnya.

Pembiayaan negara terbagi menjadi 2 jenis pembiayaan, yaitu pembiayaan domestik dan luar negeri. Pembiayaan domestik meliputi pembiayaan perbankan domestik dan pembiayaan non perbankan domestik (hasil pengelolaan aset, pinjaman domestik neto, keharusan penjaminan, surat berharga negara neto, dan dana investasi pemerintah).

Sedangkan pembiayaan luar negeri mencakup penarikan pinjaman luar negeri yang terdiri atas Pinjaman Program dan Pinjaman Proyek, penerusan pinjaman, dan pembayaran angsuran pokok utang luar negeri yang terdiri atas jatuh tempo dan moratorium.

3. Pendapatan Pajak

Pendapatan Pajak Dalam Negeri terdiri dari Pendapatan pajak pendapatan (PPh), Pendapatan pajak pertambahan nilai dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, Pendapatan pajak bumi dan bangunan, Pendapatan cukai, Pendapatan pajak lainnya. Selanjutnya Pendapatan Pajak Internasional penghasilan bea masuk dan penghasilan bea keluar.

4. Pendapatan Negara

Pendapatan negara didapat melewati penerimaan perpajakan dan penerimaan bukan pajak. Penerimaan perpajakan guna APBN seringkali melalui kepabean dan cukai, penerimaan pajak, dan hibah. Pajak menjadi urusan yang tidak dapat diceraikan dari APBN.

Pasalnya pajak mempunyai kontribusi besar dalam pembentukan APBN tiap tahunnya. Penerimaan pajak terbilang sangat besar ketimbang komponen-komponen lainnya yang terdapat dalam APBN. Selain melewati penerimaan perpajakan, penghasilan negara pun didapat melewati penerimaan negara bukan pajak dan lainnya. Pendapatan itu antara lain ialah Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU),Pendapatan Sumber Daya Alam (SDA),Pendapatan dari kekayaan negara dan hibah yang didapat. Besaran penghasilan negara diprovokasi oleh sejumlah faktor, antara lain:

  • Indikator ekonomi makro yang terlukis pada asumsi dasar makro ekonomi
  • Kebijakan penghasilan negara
  • Kebijakan pembangunan ekonomi
  • Perkembangan pengambilan pendapatan negara secara umum
  • Kondisi dan kepandaian lainnya.

5. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Berasal dari Penerimaan sumber daya alam dan gas bumi (SDA migas), penerimaan sumber daya alam non-minyak bumi dan gas bumi (SDA non migas), Pendapatan unsur laba BUMN, penghasilan laba BUMN perbankan, penghasilan laba BUMN non perbankan, PNBP lainnya, penghasilan dari pengelolaan BMN, penghasilan jasa penghasilan bunga penghasilan kejaksaan dan peradilan dan hasil tindak pidana korupsi dan lain-lain.

Baca juga: Pengertian Lingkungan Hidup

Penyusunan APBN

Proses penyusunan dan penetapan APBN bisa dikelompokkan dalam dua tahap, yaitu: (1) percakapan pendahuluan antara pemerintah dan DPR, dari bulan Februari hingga dengan pertengahan bulan Agustus (2) Pengajuan ulasan dan penetapan APBN, dari pertengahan bulan Agustus hingga dengan bulan Desember. Berikut ini diuraikan secara singkat kedua langkah dalam proses penyusunan APBN tersebut.

Pembicaraan Pendahuluan antara Pemerintah dan DPR. Tahap ini dimulai dengan sejumlah kali ulasan antara pemerintah dan DPR guna menilai mekanisme dan jadwal ulasan APBN. Kegiatan dilanjutkan dengan persiapan rancangan APBN oleh pemerintah, antara lain mencakup penentuan asumsi dasar APBN, estimasi penerimaan dan pengeluaran.

Pengajuan, ulasan dan penetapan APBN. Tahapan ini dibuka dengan Pidato Presiden sebagai pendahuluan RUU APBN dan Nota Keuangan. Selanjutnya akan dilaksanakan pembahasan baik antara Menteri Keuangan dengan Panitia Anggaran.

Dasar Hukum APBN

Undang-Undang Dasar 1945 adalahdasar hukum yang sangat tinggi dalam struktur perundang-undangan di Indonesia. Oleh karena tersebut pengaturan mengenai finansial negara tidak jarang kali didasarkan pada undang-undang ini, terutama dalam bab VIII Undang-Undang Dasar 1945 Amendemen IV pasal 23 menata tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Bunyi pasal 23:

  • Ayat (1): Anggaran penghasilan dan melakukan pembelian barang negara sebagai wujud dari pengelolaan finansial negara diputuskan setiap tahun dengan undang-undang dan dilakukan secara tersingkap dan bertanggung jawab guna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
  • Ayat (2): Rancangan undang-undang perkiraan pendapatan dan melakukan pembelian barang negara dikemukakan oleh Presiden guna dibahas bareng Dewan Perwakilan Rakyat dengan menyimak pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. ayat (3): “Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak mengamini rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu”.

Mekanisme Penyusunan APBN

Sebelum mengerjakan penyusunan APBN, ada sejumlah aspek penting yang perlu diacuhkan seperti asumsi ekonomi makro. Asumsi-asumsi tersebut lantas menjadi acuan analisis dalam penyusunan APBN. Asumsi itu adalah:

  • Harga minyak bumi di pasar internasional diduga lebih rendah dikomparasikan dengan harga minyak bumi yang dianggap pada tahun sebelumnya
  • Pengerahan serta ekskavasi sumber-sumber penerimaan perpajakan butuh ditingkatkan
  • Tersedianya barang-barang keperluan pokok keseharian dalam jumlah tidak sedikit dan merata dengan harga yang stabil serta bisa diakses oleh rakyat banyak
  • Keadaan ekonomi global yang diduga mengalami perkembangan lebih baik dikomparasikan dengan suasana sebelumnya
  • Proses pemulihan ekonomi diinginkan didukung oleh kondisi politik, sosial, dan ketenteraman yang kondusif, sampai-sampai dapat merasakan pertumbuhan yang lebih baik dari tahun sebelumnya
  • Kepastian sistem pembiayaan wilayah yang adil, proporsional, rasional, transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab.

Penyusunan dan Penetapan APBN diantaranya:

  • APBN adalah wujud pengelolaan finansial negara yang diputuskan tiap tahun dengan Undang-Undang
  • APBN terdiri atas perkiraan pendapatan, perkiraan belanja, dan pembiayaan
  • Pendapatan Negara terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah
  • Belanja negara dipergunakan untuk kebutuhan penyelenggaraan tugas pemerintahan pusat dan pengamalan perimbangan finansial antara pemerintah pusat dan daerah
  • Belanja negara dirinci menurut keterangan dari organisasi, fungsi, dan jenis belanja
  • Pemerintah Pusat mengemukakan Rancangan Undang-undang mengenai APBN, beserta nota finansial dan dokumen-dokumen pendukungnya untuk DPR pada bulan Agustus tahun sebelumnya
  • Pembahasan Rancangan Undang-undang mengenai APBN dilaksanakan sesuai dengan undang-undang yang menata susunan dan status DPR
  • DPR dapat mengemukakan usul yang menyebabkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam Rancangan Undang-undang mengenai APBN
  • Pengambilan keputusan oleh DPR tentang Rancangan Undang-undang mengenai APBN dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum tahun perkiraan yang terkaitdilaksanakan
  • APBN yang diamini DPR terinci hingga dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja
  • Apabila DPR tidak mengamini Rancangan Undang-undang mengenai APBN, Pemerintah Pusat dapat mengerjakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBN tahun perkiraan sebelumnya.

Demikianlah penjelasan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari RuangPengetahuan.Co.Id semoga bermanfaat dan menambah wawasan kalian, sampai jumpa.