Ketika Buku Pelajaran Bicara Politik: Mengurai Dilema Netralitas Pendidikan
Dunia pendidikan seringkali diidamkan sebagai menara gading yang netral, tempat ilmu pengetahuan diserap tanpa bias. Namun, realitasnya jauh lebih kompleks. Jejak politik, baik terang-terangan maupun terselubung, tak jarang mengukir narasi di ruang-ruang kelas. Pertanyaannya: apakah pendidikan kita benar-benar netral, ataukah ia telah terpolitisasi?
Dari kurikulum yang disusun hingga alokasi dana, dari penunjukan pemimpin institusi hingga konten buku pelajaran, politik memiliki tangan yang kuat. Negara seringkali menggunakan pendidikan sebagai instrumen vital untuk membentuk identitas nasional, menanamkan ideologi tertentu, atau bahkan melanggengkan kekuasaan. Sejarah bisa ditulis ulang, nilai-nilai tertentu diunggulkan, dan pemikiran kritis terkadang dibatasi demi agenda politik.
Lalu, apakah netralitas itu ilusi? Idealnya, pendidikan harus menjadi lahan subur bagi pemikiran bebas, tempat siswa diajak mempertanyakan, menganalisis berbagai perspektif, dan mengembangkan nalar kritis. Netralitas bukan berarti absennya diskusi politik, melainkan penyajian yang seimbang dan pemberian ruang bagi beragam sudut pandang tanpa indoktrinasi. Tantangannya adalah, pendidikan secara inheren memang membentuk warga negara. Garis tipis antara membentuk dan membatasi seringkali kabur.
Pada akhirnya, pertanyaan ‘netral atau terpolitisasi?’ bukanlah dikotomi sederhana, melainkan spektrum. Yang terpenting adalah kesadaran kolektif. Masyarakat, guru, dan siswa harus jeli mengenali agenda tersembunyi, memperjuangkan kebebasan akademik, dan memastikan pendidikan tetap menjadi wahana pencerahan, bukan alat propaganda. Hanya dengan begitu, tujuan sejati pendidikan—mencerdaskan kehidupan bangsa—dapat tercapai secara bermartabat.
