Pusaran Kekuasaan di Parlemen: Mengungkap Sistem Parlementer
Pernahkah Anda bertanya bagaimana sebuah negara mengatur pemerintahannya? Salah satu model yang paling umum dan dinamis adalah sistem parlementer. Berbeda dengan sistem presidensial yang memisahkan kekuasaan eksekutif dan legislatif secara ketat, sistem parlementer justru menyatukan keduanya dalam sebuah tarian politik yang kompleks dan responsif.
Apa Intinya?
Inti dari sistem parlementer adalah bahwa cabang eksekutif (pemerintah atau kabinet) berasal dari dan bertanggung jawab penuh kepada cabang legislatif (parlemen). Ini berarti:
- Pemerintah Lahir dari Parlemen: Perdana Menteri (atau Kanselir) dan kabinetnya biasanya adalah anggota parlemen atau dipilih dari partai atau koalisi partai yang memiliki mayoritas kursi di parlemen. Mereka tidak dipilih secara langsung oleh rakyat seperti presiden.
- Akuntabilitas Penuh: Pemerintah harus selalu mempertahankan dukungan mayoritas di parlemen. Jika pemerintah kehilangan dukungan ini, parlemen dapat mengajukan mosi tidak percaya yang berpotensi menggulingkan pemerintahan dan memaksa pemilihan umum dini.
- Peran Kepala Negara vs. Kepala Pemerintahan: Dalam sistem ini, ada pemisahan antara Kepala Negara (biasanya seorang Raja/Ratu atau Presiden seremonial yang perannya lebih simbolis) dan Kepala Pemerintahan (Perdana Menteri yang memiliki kekuasaan eksekutif nyata dan memimpin jalannya pemerintahan).
Mengapa Penting?
Sistem parlementer dikenal karena fleksibilitas dan kemampuannya untuk cepat merespons perubahan opini publik. Dengan adanya "fusi kekuasaan" antara eksekutif dan legislatif, pengambilan kebijakan bisa lebih efisien. Namun, sistem ini juga bisa rentan terhadap ketidakstabilan politik jika tidak ada mayoritas yang jelas atau jika koalisi sering pecah.
Singkatnya, sistem parlementer menempatkan kekuatan pengambilan keputusan politik utama di tangan parlemen dan pemerintahan yang lahir darinya, menjadikannya model yang dinamis dan adaptif dalam banyak negara demokrasi di seluruh dunia.
